Golput, Caleg, dan Pemilu Online

Tahun ini, saya tidak ada di dalam daftar pemilih. Golput. Saya seharusnya terdaftar sebagai pemilih di Bekasi, karena KTP saya sekarang dari sana. Tapi katanya sih karena waktu disurvei tidak ada di tempat, saya tidak terdaftar. Sementara proses KTP di Jakarta masih butuh sekitar enam bulan lagi buat selesai. Jadilah kami sekeluarga tidak disurvei. Sekeluarga golput.

Kemarin saya dan Bapak saya sempat mendatangi TPS dekat rumah untuk memastikan nama tidak ada di daftar. Kami nggak rela kalau ternyata kami terdaftar dan nggak ada yang memberitahu. Takut surat suaranya dipakai macem-macem. Tapi ternyata memang tidak ada. Kami lalu melihat foto-foto caleg yang ada di sana, dan mengambil kesimpulan tidak salah juga kalau golput. Satu-satunya calon yang kami kenal Wanda Hamidah! Padahal entah sudah berapa hari kami melalui hari-hari dengan berbagai poster, spanduk, dan baligo caleg di sepanjang jalanan. Saya jadi merasa effort semua caleg itu sia-sia.

Ada dua pihak yang salah mungkin di sini. Pertama saya yang apatis, kedua caleg yang tidak komunikatif. Sebagai warganegara, mungkin mestinya saya proaktif. Berusaha mendaftarkan nama saya jauh-jauh hari sebelumnya, mencari info visi dan misi caleg-caleg Jakarta Selatan, dan kemarin datang untuk mencontreng dengan yakinnya. Caleg juga mestinya nggak cuma pasang poster doang. Seorang caleg idealnya menurut saya pasti punya visi yang jelas. Turun dong ke daerah-daerah. Visinya yang menyebar, bukan fotonya. Tulis di selebaran misalnya, atau kalau mau lebih canggih lagi, bikin blog atau minimal Facebook lah. Dari sekian banyak poster yang ada di jalan, sedikit sekali yang menggunakan media internet untuk berkomunikasi. Padahal sebenarnya murah dan efektif. Meski jumlah yang membaca sangat sedikit.

Bicara mengenai internet, bagaimana kalau pemilu online ya? Kan penghematannya luar biasa tuh. Kita nggak perlu mencetak kertas sebesar-besar dan sebanyak-banyak umat, kirim surat suara ke luar negeri, bikin TPS di daerah-daerah beserta perlengkapannya. Pemilu menghabiskan 21,93 triliun  rupiah dan kalau dibagi-bagi ke jumlah pemilih yang mencapai 171.068.667 orang, setiap pemilih menghabiskan sekitar 128 ribu rupiah. Sangat mahal. Padahal saya rasa membangun sistem yang bisa diakses 170 juta orang tidak  sampai 1 miliar kali ya. Dan baik  di dalam atau luar negeri, semua bisa mengakses. Perhitungan bisa dilakukan oleh sistem. Malam hari hasilnya sudah bisa keluar.

Tapi untuk bermimpi seperti di atas sih saya nggak berani, karena membayangkan kesulitan luar biasa yang akan ditimbulkan. Berapa sih pengguna internet Indonesia? Tahun 2008 pengguna internet sekitar 25 juta, dan  tahun 2010 saja diperkirakan ada 57 juta, berapa 2014? Saya yakin tidak mencapai 200 juta. Belum lagi sebagian besar pengguna internet adalah generasi muda, yang belum memilih. Mensosialisasikan penggunaan komputer dan internet sudah jadi masalah sendiri. Belum infrastrukturnya. Bagaimana memungkinkan pengadaan komputer ke seluruh daerah di negeri yang luas ini? Nggak semua daerah semaju Jakarta, ada komputer di mana-mana. Belum lagi masalah sekuritas. Untuk pemilu tradisional saja saya salut dengan kreativitas kecurangan yang diberitakan hingga hari ini. Ada serangan fajar berupa duit atau beras, surat suara yang sudah dicontreng dengan sendiri, panitia TPS yang mengintimidasi pemilihnya, pemilih yang berusaha mempengaruhi pemilih-pemilih lain. Kalau pemilu dibuat online, tidak perlu ada serangan fajar, tinggal sistemnya yang diserang. Terdengar lebih murah. Dan karena sistem berada di dunia maya, pelanggaran dapat dilakukan seanonim mungkin.

Pusing kan? Jadi tetap harus kembali ke manusianya. Asal ada itikad baik dari kita semua, pemilu pasti berjalan lancar dan bersih. Apalagi kalau calon pemimpin kita punya itikad baik semua. Pasti Indonesia akan jadi negara yang lebih baik dari sekarang.

Kalau dilihat-lihat lagi, semua proses pemilu kita dari pendaftaran hingga penghitungan tidak ada yang sempurna. Semua bermasalah. Saya yakin memang nggak mudah ya. Penduduk sebanyak ini, partai dan calon juga segambreng-gambreng. Kita semua juga belum jadi orang yang sejahtera, jadi peluang untuk berbuat kecurangan semakin tinggi.

Sekarang saya pribadi akhirnya berharap saja. Semoga jajaran tuan-tuan wakil rakyat yang terpilih bisa memegang amanahnya dengan baik. Jadi wakil-wakil rakyat yang memikirkan rakyatnya lah. Do some  improvements bung! Anda dibayar mahal sama rakyat. Setidaknya buatlah kami nggak merasa rugi membayar pajak dan membuat laporan SPT akhir bulan kemarin.